Stressor Organisasi

Pendahuluan

Stressor organisasi adalah faktor yang dapat memicu tekanan atau stres pada individu dalam suatu organisasi. Dalam organisasi pemerintah, stressor ini kerap muncul karena struktur birokratis yang hirarkis, beban kerja yang tinggi, dan tuntutan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Stressor organisasi di sektor publik dapat mempengaruhi produktivitas, kepuasan kerja, hingga kesejahteraan pegawai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan stressor organisasi pada pegawai di instansi pemerintah dengan landasan teori dan studi yang relevan.

Landasan Teori

1. Teori Stress Kerja  

Menurut Lazarus dan Folkman (1984), stress kerja didefinisikan sebagai respon psikologis atau emosional terhadap ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan kemampuan individu untuk mengatasinya. Stress kerja seringkali dipicu oleh tekanan dari lingkungan kerja yang terlalu tinggi atau kurangnya kontrol individu terhadap pekerjaannya. Teori ini menyatakan bahwa respon terhadap stres dipengaruhi oleh persepsi individu tentang kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan atau hambatan yang ada.

2. Teori Karasek tentang Demand-Control Model  

Model ini dikemukakan oleh Robert Karasek (1979) dan menyatakan bahwa stress kerja dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tuntutan pekerjaan (job demands) dan kontrol kerja (job control). Jika tuntutan pekerjaan tinggi, namun kontrol kerja rendah, maka tingkat stres akan meningkat. Dalam organisasi pemerintah yang cenderung hierarkis, banyak pegawai yang memiliki tuntutan kerja yang tinggi namun kontrol yang rendah, yang kemudian menjadi sumber stressor utama.

3. Teori Birokrasi oleh Max Weber  

Menurut teori birokrasi Max Weber (1947), organisasi pemerintah biasanya bersifat formal dan hierarkis, dengan aturan yang ketat dan pembagian tugas yang kaku. Meskipun struktur ini dianggap efektif dalam mengatur sistem administrasi, hal ini juga dapat menjadi sumber stres karena kurangnya fleksibilitas, komunikasi yang tidak efisien, dan pembagian peran yang cenderung monoton. Birokrasi yang ketat bisa membuat pegawai merasa terkekang, yang pada akhirnya memicu tekanan psikologis.

4. Teori Equity oleh Adams  

Teori equity atau keadilan dari J. Stacy Adams (1963) berpendapat bahwa individu akan merasa puas jika mereka merasa diperlakukan secara adil di tempat kerja. Ketidakpuasan akibat ketidakadilan di tempat kerja dapat menimbulkan stres, terutama jika pegawai merasakan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi beban kerja, promosi, atau penghargaan. Dalam organisasi pemerintah, ketidakadilan seperti ini seringkali muncul dalam bentuk ketimpangan dalam kesempatan karier, yang menjadi salah satu sumber stressor organisasi.

Faktor Penyebab Stressor Organisasi dalam Organisasi Pemerintah

1. Beban Kerja Berlebihan

Beban kerja yang tinggi menjadi salah satu faktor utama stressor dalam organisasi pemerintah. Banyak pegawai pemerintah menghadapi tenggat waktu ketat, tuntutan administrasi yang rumit, serta pekerjaan yang menuntut ketelitian dan tanggung jawab besar. Menurut penelitian dari Pradhan et al. (2018), pegawai di sektor publik cenderung mengalami beban kerja yang lebih berat dibandingkan sektor swasta, yang berpotensi memicu burnout dan stres.

2. Peraturan dan Regulasi yang Ketat

Organisasi pemerintah umumnya diatur oleh serangkaian regulasi ketat yang mengatur prosedur dan alur kerja. Birokrasi yang panjang dan proses administratif yang rigid membuat pegawai harus mengikuti aturan-aturan yang terkadang membatasi kreativitas dan fleksibilitas. Ketatnya regulasi ini dapat menimbulkan tekanan dan rasa frustrasi, terutama jika pegawai merasa bahwa mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan mandiri.

3. Kurangnya Dukungan Sosial

Dukungan sosial, baik dari rekan kerja maupun atasan, sangat penting dalam mengurangi dampak stres kerja. Dalam organisasi pemerintah, struktur kerja yang hirarkis seringkali membatasi interaksi antar pegawai sehingga dukungan sosial yang diterima menjadi minim. Menurut teori dukungan sosial dari House (1981), kurangnya dukungan sosial di lingkungan kerja dapat memperburuk dampak stressor pada kinerja dan kesejahteraan mental.

4. Ketidakjelasan Peran dan Konflik Peran

Ketidakjelasan peran terjadi ketika seorang pegawai tidak memahami sepenuhnya apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini umum terjadi di organisasi pemerintah, terutama bagi pegawai baru atau yang bekerja di unit dengan tugas yang multi fungsi. Konflik peran juga dapat terjadi ketika ada harapan atau tuntutan yang saling bertentangan dari atasan yang berbeda. Ketidakjelasan peran dan konflik peran ini menambah tekanan pada pegawai dan menjadi faktor yang meningkatkan tingkat stres.

5. Kepemimpinan yang Otoriter

Gaya kepemimpinan yang otoriter sering ditemukan dalam struktur organisasi pemerintah. Pemimpin yang cenderung otoriter biasanya membuat keputusan sepihak tanpa melibatkan bawahan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang tegang. Gaya kepemimpinan ini seringkali membatasi partisipasi dan inisiatif individu, yang pada akhirnya memicu stres dan ketidakpuasan kerja.

Dampak Stressor Organisasi pada Pegawai Pemerintah

1. Penurunan Produktivitas dan Kinerja  

Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan produktivitas pegawai. Pegawai yang merasa tertekan akan kehilangan motivasi kerja dan menjadi tidak fokus dalam menjalankan tugas mereka. Penelitian menunjukkan bahwa stressor organisasi yang tinggi berkorelasi dengan penurunan kinerja dan ketidakefisienan dalam penyelesaian tugas (Beehr & Newman, 1978).

2. Burnout dan Kehilangan Kepuasan Kerja  

Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, mental, dan fisik akibat stres yang berkepanjangan. Burnout umum terjadi pada pegawai pemerintah yang mengalami tekanan kerja terus-menerus tanpa ada waktu untuk pulih. Burnout ini pada akhirnya menyebabkan pegawai kehilangan kepuasan kerja dan minat untuk terus berkarier di instansi tersebut (Maslach & Jackson, 1981).

3. Masalah Kesehatan Mental  

Stres kerja yang kronis dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan tidur. Menurut penelitian dari Jex dan Beehr (1991), pegawai yang mengalami stres dalam jangka waktu lama cenderung menunjukkan tanda-tanda gangguan psikologis yang memerlukan intervensi profesional.

Upaya Pengelolaan Stressor Organisasi

1. Mengoptimalkan Sistem Penghargaan dan Pengakuan  

Salah satu cara untuk mengurangi stressor organisasi adalah dengan menerapkan sistem penghargaan yang adil dan transparan. Ketika pegawai merasa diakui dan dihargai atas kontribusinya, tingkat stres dapat berkurang dan motivasi kerja akan meningkat.

2. Penerapan Fleksibilitas Kerja  

Organisasi pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan sistem kerja yang fleksibel, seperti pengaturan jam kerja yang tidak kaku atau opsi kerja dari rumah. Dengan memberikan fleksibilitas, pegawai dapat lebih mudah menyeimbangkan antara tuntutan kerja dan kehidupan pribadi mereka.

3. Pelatihan Manajemen Stres dan Peningkatan Keterampilan  

Pelatihan manajemen stres dapat membantu pegawai mengenali gejala stres dan cara mengatasinya. Selain itu, pelatihan peningkatan keterampilan juga penting agar pegawai lebih siap dalam menghadapi tantangan kerja yang semakin kompleks.

4. Mendorong Komunikasi yang Terbuka dan Dukungan Sosial  

Kepemimpinan yang mendukung komunikasi dua arah dan memberikan perhatian pada kebutuhan pegawai dapat membantu meredakan tekanan di tempat kerja. Selain itu, pembentukan tim yang saling mendukung dan peduli terhadap kesejahteraan anggotanya juga sangat penting dalam mengurangi stressor organisasi.

Penutup

Stressor organisasi dalam lingkungan kerja pemerintah merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan upaya penanganan yang efektif. Faktor-faktor seperti beban kerja, regulasi yang ketat, dan gaya kepemimpinan yang otoriter menjadi penyebab utama dari stressor ini. Dampak dari stressor organisasi terhadap pegawai pemerintah meliputi penurunan produktivitas, burnout, hingga gangguan kesehatan mental. Dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan dukungan sosial, fleksibilitas kerja, dan pelatihan manajemen stres, diharapkan pegawai di sektor pemerintah dapat bekerja lebih optimal dan dalam kondisi yang lebih sehat.

Daftar Pustaka

1. Adams, J. S. (1963). Toward an Understanding of Inequity. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(5), 422-436.
2. Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job Stress, Employee Health, and Organizational Effectiveness: A Facet Analysis, Model, and Literature Review. Personnel Psychology, 31(4), 665-699.
3. House, J. S. (1981). Work Stress and Social Support. Addison-Wesley.
4. Jex, S. M., & Beehr, T. A. (1991). Emerging Theoretical and Methodological Issues in the Study of Work-related Stress. Research in Personnel and Human Resources Management, 9, 311-365.
5. Karasek, R. A. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign. Administrative Science Quarterly, 24(2), 285-308.
6. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. Springer Publishing Company.
7. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior, 2(2), 99-113.
8. Pradhan, R. K., Jena, L. K., & Bhattacharya, P. (2018). Impact of Psychological Capital on Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(6), 1111-1125.

Kreator : Hendrawan, S.T., M.M.