Tidak Adanya Kebijakan K3 yang Jelas (Bagian 2)

Walaupun Perusahaan telah menerapkan SMK3 yang sesuai dan relevan dengan peraturan dan perundang-undangan serta standar. Pelaksanaannya harus memiliki atau telah menetapkan Kebijakan K3, yang jelas jelas, merupakan yang paling signifikan karena pondasi dari semua upaya K3 ditempat kerja.

Kebijakan adalah suatu perangkat yang memiliki prinsip, sebagai pedoman, atau aturan yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengatur tindakan atau pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan K3 tertentu sesuai kebutuhan yang menjadi skala prioritas akan dicapai.

Kebijakan berfungsi sebagai panduan yang memberikan arahan untuk merumuskan strategi dan membuat keputusan, dalam hal ini dibidang K3 di perusahaan. Kebijakan dapat berbentuk regulasi formal yang bersifat mengikat, seperti undang-undang atau peraturan, maupun kebijakan internal yang disusun organisasi untuk mengelola kegiatannya.

Tujuan utama dari kebijakan K3 adalah untuk menciptakan tata kelola yang sistematis dan terorganisir, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai.

Contoh kebijakan di tingkat pemerintahan seperti kebijakan fiskal, yang meliputi keputusan tentang anggaran negara dan perpajakan. Di tingkat perusahaan, kebijakan bisa berupa pedoman operasional, sedangkan pada bidang K3 seperti  yang bertujuan melindungi pekerja, sebagai rangkaian aturan sebagai petunjuk prosedur dan pedoman yang dirancang untuk memastikan tempat kerja aman, nyaman dan sehat bagi tenaga kerja serta mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kebijakan ini merupakan tanggapan atas kebutuhan untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di tempat kerja, baik risiko fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikososial.

Dalam konteks regulasi, kebijakan K3 diatur oleh pemerintah melalui undang-undang dan peraturan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk mematuhi standar keselamatan tertentu. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Penerapan kebijakan K3 yang efektif memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat, baik manajemen perusahaan, pekerja, maupun pemerintah. Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program-program K3, menyediakan pelatihan bagi karyawan, serta memantau dan mengevaluasi kondisi kerja secara berkala. Sementara itu, pekerja harus mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan dan melaporkan setiap potensi bahaya kepada pihak yang berwenang.

Kebijakan K3 juga mencakup aspek pencegahan, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja melalui identifikasi risiko, penilaian bahaya, dan penerapan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Misalnya, dalam lingkungan kerja yang berpotensi menyebabkan paparan bahan kimia berbahaya, pentingnya menggunakan alat pelindung diri, serta melakukan pengelolaan limbah dengan baik.

Manfaat dari penerapan kebijakan K3 yang baik tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga perusahaan. Dengan mengurangi angka kecelakaan kerja, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya yang timbul akibat kompensasi atau perbaikan, serta menjaga reputasi bisnis di mata publik. Di sisi lain, pekerja akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan tugas mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan loyalitas mereka terhadap perusahaan.

Secara keseluruhan, kebijakan K3 adalah landasan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Pelaksanaannya harus melibatkan seluruh elemen di tempat kerja dan didukung dengan pengawasan serta evaluasi yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan utama, yaitu zero accident atau nihil kecelakaan kerja.

Penetapan Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud  dilaksanakan oleh pengusaha, dalam menyusun pada perusahan paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3  yang meliputi:

• Mengidentifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang terdapat di tempat kerja.

• Membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan sama sejenis dan atau dengan sektor lain yang lebih baik.

• Melakukan peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan yang mungkin pernah terjadi atau dari pengetahuan yang didapat dari tempat yang lain.

• Mempelajari kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan agar dapat hal-hal tersebut tidak terulang kembali.

• Mengevaluasi untuk menilai apakah sudah efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dimiliki atau tersedia.

Tidak kalah pentingnya memperhatikan pencapain apakah peningkatan kinerja K3 secara terus-menerus yang semakin baik termasuk memperhatikan masukan atau usulan dari tenaga kerja dan atau serikat pekerja.

Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan termasuk bidang K3, bentuk komitmen, tekad melaksanakan kebijakan tersebut, dan memiliki kerangka kerja serta program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional.

Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh tenaga kerja dan atau orang lain terkait yang berada di perusahaan.

Kebijakan yang tidak ada atau tidak jelas dapat menyebabkan ketidak jelasan atau kebingungan, terhadap pedoman penerapan K3 sehingga kurangnya kepatuhan, dan kemungkinan adanya peningkatan risiko kecelakaan kerja. Berikut adalah langkah-langkah upaya untuk menyediakan kebijakan K3 yang lebih jelas.

• Membuat, menetapkan, dan mengembangkan Kebijakan K3 yang komprehensif yang menetapkan prinsip-prinsip dasar K3 yang jelas, seperti komitmen untuk memastikan pencegahan kecelakaan, keselamatan, dan pemeliharaan kesehatan pekerja.

• Merancang Kebijakan K3 yang disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan spesifik perusahaan. Misalnya, industri manufaktur akan memerlukan kebijakan yang berbeda dari industri jasa lainnya.

• Libatkan pihak manajemen, supervisor, dan perwakilan pekerja yang terkait dalam penyusunan Kebijakan K3 atau berkonsultasi untuk membantu memastikan bahwa kebijakan K3 tersebut relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif.

• Lebih baik lagi konsultasi dengan para Ahli K3 baik di internal maupun di eksternal jika diperlukan untuk memastikan kebijakan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik di tempat kerja perusahaan.

• Tuliskan Kebijakan K3 secara jelas dan ringkas. Hindari bahasa yang rumit dan pastikan bahwa semua karyawan, termasuk yang berada di lapangan, dapat memahami isi kebijakan tersebut.

• Sertakan tujuan dan sasaran K3 dalam kebijakan tersebut, upaya penurunan tingkat kecelakaan, menyelenggarakan peningkatan pelatihan, atau penerapan standar keselamatan tertentu

• Kebijakan K3 setelah disusun dan disetujui, selanjutnya dilakukan sosialisasikan dan umumkan secara resmi kepada seluruh karyawan. Gunakan berbagai saluran komunikasi, seperti email, papan pengumuman, dan pertemuan langsung.

• Adakan sesi pelatihan untuk menjelaskan kebijakan K3 kepada karyawan, termasuk apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi pekerjaan sehari-hari.

• Mengintegrasikan Kebijakan K3 ke dalam Operasional Perusahaan dan ke dalam SOP sehingga setiap proses bisnis mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan.

• Gunakan kebijakan K3, sebagai dasar penilaian risiko dan pembuatan prosedur keselamatan di seluruh bagian perusahaan.

• Tentukan penanggung jawab dalam penerapan pelaksanaan dan pengawasan Kebijakan K3 untuk setiap tingkat manajemen dan pada kelompok-kelompok tenaga kerja.

• Tetapkan mekanisme untuk memastikan akuntabilitas, seperti audit K3 berkala, pelaporan insiden, dan penilaian kinerja berdasarkan kepatuhan terhadap kebijakan K3.

• Secara rutin lakukan pemantauan implementasi kebijakan K3 untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diikuti secara efektif. Gunakan data dari inspeksi, audit, dan laporan insiden untuk menilai efektivitas kebijakan K3 tersebut.

• Lakukan evaluasi kebijakan K3 secara berkala dan lakukan revisi jika diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi operasional, hasil audit, atau umpan balik dari tenaga kerja.

• Manajemen puncak harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebijakan K3 dengan tidak hanya mendukung, tetapi juga memimpin implementasi kebijakan tersebut.

• Pastikan bahwa manajemen menyediakan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan K3.

• Dikomunikasikan Kebijakan K3 secara berkelanjutan sebagai pengingat melalui berbagai media internal seperti newsletter, pertemuan staf, dan briefing harian untuk memastikan kebijakan tetap diingat dan diikuti oleh semua tenaga kerja.

• Mendorong karyawan untuk memberikan umpan balik tentang kebijakan K3 dan mengusulkan perbaikan jika diperlukan. Ini membantu menciptakan budaya keselamatan yang lebih inklusif.

• Kebijakan K3 harus ditegakkan, berikan penerapan sanksi dan pastikan bahwa aturan tersebut ditegakkan secara konsisten. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan serius dalam menerapkan kebijakan K3.

• Demikian juga berikan penghargaan untuk kepatuhan baik bagi individu atau tim yang berdedikasi tinggi terhadap kebijakan K3.

Dengan adanya kebijakan K3 yang jelas dan terstruktur, maka manajemen dan atau pengurus perusahaan dapat memastikan bahwa semua tenaga kerja memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta standar K3 yang ditetapkan, sehingga tujuan dan sasaran K3 dapat tercapai dengan lebih efektif. Semoga perusahan, manajemen, pengurus dan tenaga kerja selamat sehat dan produktif.

Kreator : Refdi madefri